Jasa Pendirian PT Perorangan 1 hari jadi Padang Aro Sumatera

Perseroan Perorangan atau disingkat \”PT Perorangan\” yakni badan aturan perseroan yang didirikan oleh 1 orang yang merangkap Direktur dan pemilik, yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil. Dasar undang-undang Perseroan Perorangan yakni UU No 11 tahun 2020 seputar Cipta Kerja atau yang lazim disebut dengan Omnibus Law. Dengan ketentuan ini, maka dimungkinkan didirikan PT hanya 1 orang saja dengan tujuan untuk meningkatkan energi saing pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia

Kami menyediakan layanan jasa pendirian PT Perorangan dengan PROMO DISKON untuk pemesanan selanjutnya. Berikut ini yaitu alasan mengapa wajib menggunakan layanan jasa pembuatan PT Perorangan di banguntapanfamily.com.

Mengapa Memilih Menggunakan PT Perorangan?

PT mempunyai pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.

Siapa saja pendiri PT

Hanya 1 orang saja. Merangkap pemilik dan Direktur

Mengapa PT Perorangan disukai?

Karena sudah tak perlu membikin Akta Notaris dan pengumuman di Tambahan Kabar Negara

Apakah prosesnya lebih cepat?

Tentu saja. Kami bisa mengurus PT Perorangan dalam 10 menit

Kami memberikan bonus sebagai berikut: (1) Bisa 20 KBLI; (2) Buka 5 (lima) rekening Bank; (3) Stempel perusahaan; (4) Kartu nama 1 (satu) Direktur; (5) EFIN Badan; dan (6) Akun OSS.

Pendiri PT Perorangan cuma Warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai KTP dan NPWP saja.

Dasar Hukum Perseroan Perorangan

No	Peraturan	Keterangan
1.	UU No. 40/2007 – Perseroan Terbatas / UUPT	UUPT ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
2.	UU No. 11/2020 – Cipta Kerja atau Omnibus Law	Ini adalah omnibus law, mengatur spesifik tentang PT Perorangan atau Perseroan Perorangan di Indonesia.
3.	PP No. 7/2021- Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Mengatur tentang kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
4.	PP No 8/2021 – Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil	Mengatur tentang modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
5.	PP No. 43/2011 – Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT	Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
6.	PP No. 47/2012 – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)	Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
7.	PP No. 7/2016 – Perubahan Modal Dasar PT	Bahwa khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
8.	Permenkumham No 21/2021 – Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas	Mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT Perorangan

Pendiri PT

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia, berusia setidaknya 17 tahun dan cakap regulasi. Dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia secara elektonik.

Pendiri PT telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan diungkapkan di dalam pernyataan registrasi Perseroan Perorangan.

Notaris

Pendirian PT Perorangan sudah tak lagi menerapkan layanan Notaris. Proses pendirian PT Perorangan seketika membuat pernyataan pendaftaran PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan sebagai pemegang saham sekalian direksi, melakukan perngisian pernayataan pendirian secara eletronik, dengan menyiapkan data-data :

Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal saham dan jumlah saham;
Data pendiri, pemegang saham sekaligus direktur perseroan perorangan (Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak);

Menteri

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Menteri adalah Menteri Hukum & HAM RI, akan menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

SK Menteri / Sertifikat Pendaftaran

Berdasarkan PP No 8 tahun 2021, Setelah melakukan pengisian pernyataan pendirian secara elektronik, Menteri akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan telah memperoleh status badan hukum, dan diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Dirjen AHU yang diumumkan disini.

NPWP

Pantas dengan Aturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Sepatutnya Pajak ialah nomor yang dikasih terhadap Sepatutnya Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pedoman pengenal diri atau identitas Semestinya Pajak dalam mengerjakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dikala progres SK Menteri, sistem SABH otomatis sudah memberikan nomor NPWP kepada pengesahan PT baru, dan untuk kartu NPWP dapat dimintakan permohonan terhadap kantor pajak setempat.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berupaya, pemerintah mengeluarkan PP No 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan aktivitas berusaha via progres penerbitan perizinan berupaya secara lebih efektif dan simpel.

Kemudian juga sebagai pengawasan kegitan usaha yang transparan, terpola , dan bisa dipertanggungjawabkan layak dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Platform OSS akan menerbitkan Perizinan Berusaha berupa NIB yang yakni identitas Pelaku Usaha sekaligus keaslian untuk menjalankan aktivitas usaha.